Abstrak

---

Salah satu program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kelurahan (PPKBK) dibentuklah KJKS. Berdasarkan hasil penelitian di tahun 2015 dan 2016, diperoleh bahwa rata-rata KJKS di Sumatera Barat memiliki kapasitas yang baik (66%) dan memiliki penilaian kesehatan yang cukup sehat (53,72%). Ada dua daerah yang memiliki perkembangan KJKS yang baik yatiu kota Padang dan Kabupaten Agam. Dalam hal ini peran serta camat dan lurah/nagari sangat berperan dalam pengembangan KJKS. Untuk mewujudkan koperasi yang kuat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sesuai jatidiri Koperasi perlu meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, dan memberikan manfaat yang sebesar- besarnya kepada anggota dan masyarakat. Sehingga diperlukan pengawasan, sebagaimana yang diaturkan dalam Permenkop KUKM RI No.17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pengawasan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan dan fungsi pengawas internal KJKS dalam rangka upaya meningkatkan perkembangan entitas KJKS di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian Survey terhadap Pengawas Internal KJKS dengan sampel kota Padang dan Kabupaten Agam. Pengambilan data dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner yang disadur dari Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI No. 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang pengawasan KJKS/KJKS, dan dimodifikasi sesuai dengan keperluan penelitian. Pengolahan data menggunakan SPSS versi 20.0 for Windows dengan teknik analisis crosstab data. Hasil dari penelitian ini adalah rekomendasi bagi pihak KSSPS dan pihak pemerintah dalam hal pengawasan. Luaran penelitian akan diterbitkan dalam jurnal Matrik (Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, dan Kewirausahaan).