Implikasi Disharmonisasi Antara Rezim UUPA dan Rezim UU Perbendaharaan Negara Terhadap Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah
| Peneliti | Hengki Andora, SH,. LLM |
| Judul Penelitian | Implikasi Disharmonisasi Antara Rezim UUPA dan Rezim UU Perbendaharaan Negara Terhadap Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah |
| Tahun penelitian | 2018 |
| Jenis Penelitian | Riset Murni |
| Lokasi Penelitian | Sumatera Barat |
| Status Penelitian | Sudah Selesai |
Abstrak
Rezim UUPA dan rezim UU Perbendaharaan Negara merupakan rezim hukum yang berada di dalam sistem hukum Indonesia. Kedua rezim UU ini memiliki perpektif yang berbeda di dalam memahami dan merumuskan makna dari penguasaan dan pengelolaan tanah oleh Pemerintah. Perbedaan perpektif ini tentu berpengaruh terhadap pengambilan kebijakankebijakan Pemerintah di dalam menguasai dan mengelola tanah yang telah menjadi Barang Milik Negara/Daerah. Jika hal ini terus dibiarkan, dikhwatirkan akan menimbulkan konflik di kemudian hari. Konflik tersebut bisa saja terjadi antarsesama instansi pemerintah maupun konflik antarainstansi pemerintah dengan masyarakat. Untuk itu, penelitian ini akan meneliti implikasi dari disharmonisasi rezim UUPA dan rezim UU Perbendaharaan Negara terhadap praktik penguasaan dan pengelolaan tanah pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sampel kasus diambil dari praktik penguasaan dan pengeloaan tanah pemerintah di wilayah administratif Kota Padang. Data primer sebagai data utama penelitian diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Sementara itu, data sekunder sebagai data penunjang diperoleh dengan studi dokumen melalui penelitian kepustakaan yang bahannya berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah persidangan pembentukan UUPA dan UU Perbendaharaan Negara, dan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan hak menguasai negara. Risalah persidangan dan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut dilakukan dengan penelusuran kepustakaan di DPR dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Melalui penelitian ini, diharapkan akan dapat diidentifikasi dan dipetakan implikasi hukum apa saja yang terjadi sehubungan dengan adanya disharmonisasi antara rezim UUPA dan rezim UU Perbendaharaan Negara. Dengan adanya identifikasi tersebut, konsep-konsep tanah pemerintah yang menjadi fokus penelitian Disertasi akan dapat dirumuskan secara tepat, sehingga disharmornisasi hukum tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi besar dalam penyelesaian Disertasi karena merupakan salah satu topik dari 3 (tiga) rumusan masalah Disertasi.
