Abstrak

---

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk kebijakan publik yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah. Sebagai kebijakan sosial maka pemerintah akan membuat kebijakan yang lebih khusus atau fokus pada persoalan sosial. Kemiskinan adalah salah satu persoalan sosial yang tidak pernah bisa diselesaikan dengan tuntas oleh pemerintah. Akibatnya bermunculan masalah-masalah sosial lainnya yang lebih besar dan menimbulkan kerawanan sosial seperti konflik dan kriminalitas. Sumatera Barat sebagai provinsi yang sedang mengalami perkembangan yang pesat selama 10 tahun terakhir ini, jumlah penduduk miskin selalu menjadi angka yang sulit untuk dientaskan baik yang berada di bebrapa kabupaten dan kota. Identitas kebijakan yang pro rakyat salah satunya bisa dilihat dari indikator bentuk dan model kebijakan sosial yang diterapkan oleh pemerintah dalam merespons tingginya masalah sosial di Kabupaten dan Kota Sumatera Barat. Semakin banyak kebijakan sosial yang dibuat oleh pemerintah kota akan tercermin dalam model welfarestate yang diberikan kepada kelompok masyarakat miskin. Keterkaitan yang kuat antara model welfarestate dengan bentuk kebijakan sosial yang dibuat oleh pemerintah. Model welfare state yang bersifat universal menggambarkan sebagian besar kebijakan sosial yang dibuat oleh pemerintah untuk semua warga masyarakat, berbeda dengan model welfare state korporasi lebih mendorong dan mengikutsertakan lembagalembaga diluar pemerintah memberikan bantuan sosial kepada warga. Terakhir model welfare state residual, adalah perhatian pemerintah kota dalam memberikan bantuan sosial atau pelayanan sosial hanya kepada warga yang bekerja di lingkungan pemerintah. Ketiga model welfare state tersebut memberikan konsekuensi terhadap perhatian dengan kelompok warga miskin. Oleh karena itu bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menjadi sangat signifikan menurunkan jumlah kelompok warga miskin. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan sosiologis yang menggunakan perspektif sosial dalam mencari dan menjelaskan fakta sosial yang terjadi pada kelompok miskin. Tujuan dari penelitian ini akan memperoleh luaran berupa bentuk-bentuk kebijakan sosial yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatera Barat dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin. Kemudian mencari model welfarestate yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatera Barat dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin. Terakhir adalah apa kendala atau hambatan dalam penerapan kebijakan sosial dan pemilihan model welfarestate bagi kelompok miskin di beberapa Kabupaten dan Kota Sumatera Barat.