Abstrak

---

- Tahapan yang sangat kunci dan krusial selanjutnya adalah proses institusionalisasi dan penetapan status hukum KASPN dan BP-KASN. Hal ini sangat berkaitan dengan keputusan politis (political will) dari PEMDA Provinsi Sumatera Barat bersama dengan DPRD dalam usaha peningkatan sistem manajemen ekonomi masyarakat nelayan di kawasan Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. - Faktor kunci agar terimplementasinya secara penuh dan berkelanjutan Kebijakan Transformasi Institusional dan Struktural berserta dengan progam-program pilotasinya sangat tergantung dari nawaitu politis atau “political will” dari pemegang kebijakan pembangunan (Gubernur dan Bupati) dan pemegang kebijakan legislasi (DPRD). - Untuk itu terdapat 2 (dua) opsi yang direkomedasikan: ? Supaya Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang pembentukkan/pendirian KASPN dan BP-KASN, atau ? DPRD menetapkan dan menyetujui PERDA untuk pembentukkan/pendirian KASPN dan BP-KASN. - KASPN dan BP-KASN yang secara institusi/kelembagaan jika sudah berbadan hukum yang jelas berarti terbentuknya AKTOR UTAMA sebagai penggerak rodanya proses Manajemen Pengembangan Ekonomi Nelayan (prime mover) yang lebih produktif dan efisien. Kelembagaan seperti ini sangat penting untuk mengisi kelemahan yang selama ini terjadi. - Dengan mempertimbangkan prinsip manfaat, effesiensi, dan effektivitas kerja maka KASPN dan BP-KASN dapat diperluas rentang wilayah kerjanya (scope of works) sehingga meliputi semua wilayah pantai/pesisir Sumatera Barat dari Pasaman Barat sampai ke Pesisir Selatan, termasuk wilayah pantai.pesisir kepulauan mentawai. - Standard Operating Procedure (SOP) dan pola pendampingan yang relevan akan ditentukan setelah ligitemasi terbentuknya BP-KASN diakui dan disyahkan oleh yang berwenang (Gubernur dan DPRD). Hal ini penting menmgingat yang berwenang menetapkan SOP dan Pola Manajemen Pelalaksanaan Pendampingan adalah BP-KASN. - Untuk pelaksanaan implementasi sebuah program proyek pilotasi maka masing-masing program utama yang direkomendasikan pada penelitian ini harus disusun terlebih dahulu “Detail Engineering Design” (DED), dan selanjutnya melakukan Studi Kelayakan.