Abstrak

---

Sektor pajak bisa dikatakan sebagai lwnbung padi suatu negara. Hal ini dikarenakan besamya jumlah pajak yang bisa dipungut dari wajib pajak. Dalam prakteknya, pemungutan pajak yang dilakukan Pemerintah memiliki kendala diantaranya adalah penghindaran pajak (tax avoidance). Penghindaran pajak (tax avoidance) terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan Pemerintah. Selain itu tax avoidance terjadi karena memanfaatkan celah yang terdapat dalam perbedaan peraturan menurut perapajakan dan menurut standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tax avoidance bukan berarti tidak membayar pajak namun meminimalisir beban pajak, salah satu cara untuk mengukur seberapa baik perusahaanmengelola pajaknya dengan menggunakan Book Tax Differences (BID) (Pohan, 2008). Untuk melakukan tax avoidance ini dibutuhkan peran dari struktur organisasi. Dimana struktur organisasi merupakan pengelola perusahaan. Merekalah yang tau bagaimana situasi dan keadaan ~i dalam perusahaan. Untuk itu sebagai pengambil kebijakan di perusahaan, harus menjunjung tinggi asas dalam good corporate governance. Peran corporate governance sebagai struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat • diperlukan. Corporate Governance memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan termasuk keputusan perpajakan (Winata, 2014). Menurut Fadhilah (2014) mekanisme dalam pengawasan corporate governance (CG) ada dua yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal ~lah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum peme&ang saham, komposisi. dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan pertemuan dengan board of director. Sedangkan mekanisme eksternal adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar. Pengendalian internal tersebut dapat dilakukan oleh organ-organ perusahaan (dewan direksi, komisaris independen, komite audit), sedangkan untuk pengendalian eksternal dapat dilakukan oleh pemilik perusahaan yang dilihat dari seberapa besar j umlah kepemilikan saham.