Abstrak

---

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 menyebabkan perubahan yang siginifikan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didorong karena meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Akuntansi pemerintahan memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Oleh karena itu kebutuhan atas akuntan yang memiliki keahlian akuntansi pemerintahan semakin meningkat, baik sebagai pelaksana kebijakan maupun sebagai penentu kebijakan. Hal ini mengakibatkan perubahan fokus dalam pengajaran akuntansi pemerintahan untuk memastikan bahwa pengetahuan dan kompetensi lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Berbagai perubahan praktek akuntansi pemerintahan diatas, mendorong perguruan tinggi sebagai penyedia lulusan D3 dan S1 Akuntansi untuk membenahi kurikulum, metode pengajaran dan bahan ajar untuk mata kuliah akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan praktek akuntansi yang terjadi pada pemerintah. Namun, penelitian tentang pengajaran akuntansi pemerintahan adalah hal yang sering diabaikan oleh karena itu penelitian ini akan menginvestigasi bagaimana persepsi stakeholder terhadap pengajaran akuntansi pemerintahan.Stakeholder adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengajaran akuntansi pemerintahan yang terdiri dari dosen (pengajar), mahasiswa, dan manajer sektor publik sebagai pengguna. Penelitian ini menunjukkan bahwa mata kuliah akuntansi pemerintahan hanya memiliki porsi yang kurang dari 4% dari total kurikulum akuntansi di perguruan tinggi baik di PTN dan PTS di Kota Padang. Responden mahasiswa dalam penelitian ini menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah mata kuliah yang menarik untuk dipelajari namun di sisi lain minat dosen dalam mengajar mata kuliah ini masih rendah padahal jumlah dosen dengan latar belakang akuntansi pemerintahan masih sangat terbatas. Metode pengajaran dan referensi yang digunakan dalam mengajar mata kuliah akuntansi pemerintah juga masih konvensional, ini menjadi bahan pertimbangan bagi dosen pengampu mata kuliah akuntansi pemerintahan untuk mengembangkan metode pengajaran dan referensi sehingga meningkatkan minat terhadap bidang akuntansi pemerintahan dan dapat mendorong semakin banyaknya dosen memiliki latar belakang bidang ini. Di sisi lain, konten mata kuliah akuntansi pemerintahan saat ini telah sesuai dengan kebutuhan pengguna, namun sifatnya masih manual sedangkan praktek akuntansi pemerintahan di lapangan telah menggunakan aplikasi/software, hal ini tentu saja dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan konten mata kuliah akuntansi pemerintahan. Penelitian ini menemukan 3 hambatan utama dalam pengajaran akuntansi pemerintahan yaitu: 1) keterbatasan dosen dengan latar belakang akuntansi pemerintahan; 2) rendahnya minat dosen dalam mengajar mata kuliah akuntansi pemerintahan; dan 3) metode pengajaran yang bersifat konvensional. Penelitian ini juga mengidentifikasi 4 tantangan ke depan dalam pengembangan pengajaran akuntansi pemerintahan di perguruan tinggi yaitu: 1) bagaimana membuat akuntansi pemerintahan menjadi menarik dan sejajar dengan bidang akuntansi lainnya; 2) mengintegrasikan teknologi dalam konten mata kuliah akuntansi pemerintahan; 3) pengembangan metode pengajaran untuk mata kuliah akuntansi pemerintahan dan 4) penekanan perbedaan konten yang diajarkan pada level S1 dan D3 di perguruan tinggi.