Abstrak

---

Penyelenggaraan pemerintahahan daerah selama ini masih tetap menyisakan berbagai permasalahan di tingkat lokal. Meski, upaya yang dilakukan pemerintah melalui desentralisasi telah memberikan perbaikan diberbagai bidang seperti pengakuan nilai-nilai adat, prakarsa dan potensi lokal, eksistensi desa, memperkuat identitas lokal, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, untuk mewujudkan kemandirian (otonomi) desa, ternyata belum mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal secara demokrasi. (1) untuk bisa menjadi calon wali nagari syaratnya harus beragama islam dan itu sudah menjadi aturan melembaga dalam Pemerintahan Nagari dalam menetapkan wali nagari (2) untuk menjadi anak nagari Nagari Kapau harus beragama islam baru diakui ninik mamak sebagai anak kemanakannya (3) agama di Nagari Kapau adalah agama tunggal yaitu islam. Jika tidak beragama islam maka tidak diakui dalam suku dan kaumnya (4) penepatan peraturan nagari Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah menjadi rujukan dalam formulasi kebijakan peraturan nagari. Pendekatan tersebut terindikasi dengan tidak diakomodasinya nilai-nilai adat sebagai budaya asli daerah dan hak masyarakat lokal serta sebagai peradaban adat Minangkabau yang ada baik di area luhak dan di area rantau terabaikan. Padahal terakomodasinya nilai-nilai adat sebagai self governing community dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dapat meningkatkan peran Pemerintahan Nagari dalam mensejahteranan masyarakat Nagari. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif menggunakan interactive model of analysis. Peneliti bergerak pada tiga komponen, yaitu reduction data, data display, dan Conclucying drawing. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, residu informasi dilakukan baik dengan kalangan aparat pemerintah, anak Nagari, kerapatan adat nagari dan kelompok masyarakat di daerah kabupaten