Abstrak

---

WHO menyatakan penyakit virus korona (COVID-19) sebagai darurat kesehatan global. Pemerintah Indonesia telah menetapkan bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Dalam menghadapi wabah bencana non alam COVID-19 ini dilakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk pencegahan penularan COVID-19. Kondisi ini menyebabkan dampak terhadap kelangsungan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dengan menggunakan survei cepat pada bulan Februari 2021 menggunakan kuesioner. Metode Penelitian menggunakan analisis Uji-T dependen. Sampel pada penelitian ini sebanyak 300 responden. Karakteristik Responden sebagian besar umur diatas 35 tahun dengan jumlah 164(54,7 %) responden, Tingkat Pendidikan mayoritas SMA sebanyak 135 (45 %) responden, Pekerjaan mayoritas Ibu Rumah Tangga sebanyak 197 ( 65,7% ) responden dan Paritas mayoritas responden multipara atau anak kandung lebih dari 1 anak sebanyak 243 (81,0%) responden. Secara analisis bivariat yang penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah didapatkan bahwa tidak ada perbedaan Pemilihan Pemakaian alat kontrasepsi sebelum dan saat pandemi covid 19 dengan nilai p value 0,05 yaitu 0,946 dengan nilai uji T, hal ini disebabkan karena Persentase pemakaian alat kontrasepsi MKJP di Kecamatan Kupitan cukup Tinggi yaitu 385 (46,6 %) aseptor dari 1215 aseptor KB aktif yang ada. Status atau kondisi kecamatan kupitan tidak sepenuhnya menjadi zona merah sehingga kebijakan atau penerapan PSBB tidak berlaku terlalu ketat dan Akses Pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Pustu dan Poskesri tetap buka sesuai jadwalnya dengan penerapan protokol kesehatan.