Abstrak

---

Penelitian tahun kedua ini menjelaskan dilema penerapan prinsip Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat. Prinsip ABS-SBK ini adalah norma sekaligus hukum tidak tertulis yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat yang mayoritasnya adalah etnis Minangkabau. ABS-SBK adalah bentuk kearifan lokal yang diakui dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera sehingga menjadi salah satu misi pembangunan yang harus dilaksanakan dalam rencana pembangunan menengahnya. Menariknya norma ini disadari oleh masyarakat ikut mengendalikan dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat. Memang hingga saat ini dokumen resmi yang terkait bagaimana sesungguhnya prinsip ABSSBK yang menjadi pedoman pembangunan ini belum ada. Bahkan dalam penelitian sebelumnya, variabel nilai ABS-SBK ini menjadi hal penting yang perlu diketahui terlebih dahulu untuk melihat pengamalan ABS-SBK tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjelaskan masalah yang dikaji. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat dan akademisi yang memahami masalah yang diteliti. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder seperti dokumen pemerintah, hasil penelitian terdahulu dan pemberitaan yang ada di media massa untuk melengkapi penjelasan dari analisis yang berasal dari data lapangan. Temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa masyarakat Sumatera Barat sebenarnya masih belum bisa mengidentifikasi seperti apa prinsip ABS-SBK ini diterapkan dalam pemerintahan. Akibatnya pemerintah daerah juga kesulitan menjabarkan misi pembangunan yang menempatkan norma ABS-SBK sebagai landasan dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut. Dalam realitanya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Sumatera Barat justru mengacu pada prinsip good governance dari pada prinsip ABS-SBK ini. Dari aspek lain juga muncul klaim bahwa prinsip ABS-SBK ini justru mencakup prinsip good governance yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tersebut.